Senin, 17 Juli 2017 12:16 WITA

Blokir Telegram Dinilai Langkah Mundur Pemerintahan Jokowi

Editor: Mulyadi Abdillah
Blokir Telegram Dinilai Langkah Mundur Pemerintahan Jokowi
Alim Bahri

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Ketua Laskar Indonesia Cabang Jeneponto, Alim Bahri memprotes keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atas pemblokiran aplikasi pesan, Telegram oleh Kominfo. 

"Ini sebuah langkah kemunduran pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden tidak boleh membiarkan pembantunya untuk melakukan segala cara dengan hasrat yang tidak demokratis. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang segala dimensi kehidupan dan kebutuhan rakyatnya dijamin oleh negara," ucap Alim Bahri, Senin (17/7/2017).

Alim mengungkapkan, aksi pemblokiran web Telegram sebaiknya harus didahului dengan pemanggilan oleh pihak pengembang aplikasi tersebut.

"Seharusnya yang dilakukan oleh Kominfo adalah mengajukan gugatan kepada setiap orang yang dianggap melakukan pelanggaran, hukum bukan dengan melakukan pemblokiran terhadap media informasi," tegas Alim.

Salah seorang Anggota DPRD Jeneponto, Andi Baso Sugiarto (ABS) mengatakan, pemblokiran yang dilakukan pemerintah itu bagian dari pemasungan hak demokrasi dengan gaya baru otoritarinisme.

"Kenapa web telegram diblokir? Kalau seperti ini sudah gaya baru dan pemasukan hak demokrasi di negara kita dan saya kawatir ada hubungannya dengan ormas. Tidak perlu diblokir kalau ada gerakan lain, cari oknumnya," jelasnya.

Tags