Rabu, 30 November -0001 00:00 WITA

Sebarkan Hoaks, Platform Medsos Bisa Kena Sanksi 

Editor: Eka Nugraha
Sebarkan Hoaks, Platform Medsos Bisa Kena Sanksi 
ilustrasi

RAKYATKU.COM --- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  terus berupaya untuk mengontrol konten negatif di media sosial. Hal yang terbaru, Kominfo akan memberikan saksi denda kepada platform media sosial yang terlibat penyebaran konten negatif.

Menkominfo Rudiantara mengatakan telah melakukan konsolidasi dengan platform media sosial terkait denda ini. Rudiantara mengakui sesungguhnya bisa langsung memblokir platform media sosial berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

"Sebenarnya bisa saja saat ini langsung ditindak melalui pembekuan dengan menggunakan peraturan lama karena ada tahapan peringatan 1, 2, 3 dan penutupan," ujar Rudiantara di Kantor Kominfo, seperti yang dilansir CNN Indonesia.

Oleh karena itu ia mengatakan akan menelurkan regulasi berupa Peraturan Menteri Kominfo. Tujuannya agar platform media sosial yang terbukti terlibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian bisa dikenai sanksi administratif.

Rudiantara mengatakan pengendalian konten negatif di media sosial penting untuk dilakukan sejak dini. Pasalnya penyebaran informasi hoaks sangat masif dan bisa terjadi kapan saja.

loading...

"Kita laksanakan tahun ini karena Pilpres tahun depan kan. Maka kita maju soal itu. Tapi sebetulnya secara umum dan keseluruhan, pengendalian konten negatif tidak hanya saat momentum Pilpres saja," ujarnya.

Kominfo mengklaim telah memiliki situs stophoax.id yang bisa mengidentifikasi berita hoaks. Secara reguler, Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika mengumumkan berita-berita hoaks. 

"Kami identifikasi mana berita hoaks dan mana yang akurat. Bukan karena konteks Pemilu saja, walaupun memang menjadi momentum," imbuhnya.

Loading...
Loading...